https://jetbis.al-makkipublisher.com/index.php/al/index
301
Jurnal Ekonomi Teknologi & Bisnis (JETBIS)
Volume 2, Number 3 Maret 2023
p-ISSN 2964-903X; e-ISSN 2962-9330
PRIORITAS PENANGANAN PERKERASAN RUAS JALAN PROVINSI DI
KABUPATEN KOTA DI SUMATERA UTARA DENGAN METODE ANALYTICAL
HIERARCHY PROCESS
Efannur
Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara
Email : efanur12@gmail.com
ARTICLE INFO:
Diterima:
03 April 2023
Direvisi:
20 April 2023
Disetujui:
15 Mei 2023
ABSTRAK
Kondisi jalan yang baik dapat memberikan aksesibilitas serta mobilitas yang
baik terhadap keberlangsungan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Namun
masih banyak dijumpai kerusakan struktural maupun penurunan kinerja
fungsional pengerasan jalan di berbagai ruas jalan. Salah satu penyebab
masih banyak ruas jalan yang rusak adalah keterbatasan anggaran pemerintah
dalam perbaikan dan melakukan tindakan preventif pada pengerasan jalan.
Keterbatasan anggaran (budget constraint) pemerintah dalam mengelola
kegiatan pengerasan jalan menyebabkan pemerintah harus menyusun
peringkat prioritas ruas jalan yang akan ditangani. Penentuan prioritas
dengan lebih dari satu kriteria dapat dilakukan dengan menerapkan analisis
Multi Criteria Decision Making (MCDM). Kriteria yang digunakan dalam
metode AHP dalam penelitian ini ada 4 kriteria utama, Kriteria utama
tersebut yaitu Kondisi Fisik Jalan, Volume Lalu Lintas, faktor Ekonomi, dan
faktor tata guna lahan. Penelitian ini mengambil lokasi di kabupaten Deli
Serdang, Kota Medan, kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi dan
kabupaten Karo, dimana yang menjadi objek studi adalah beberapa ruas jalan
di Sumatera Utara yang merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara
(Status jalan Provinsi). Dari analisis metode AHP, menurut responden
kriteria yang sangat berpengaruh dalam menentukan prioritas penanganan
jalan adalah faktor ekonomi (0.548), diikuti faktor kondisi jalan (0.253),
faktor lalu lintas (0.146), dan faktor tata guna lahan (0.053). Sesuai hasil dari
analisis AHP faktor ekonomi adalah prioritas paling utama (terbesar).
Kata Kunci : Penanganan Perkerasan, Jalan Provinsi, Analytic
Hierarchy Process
PENDAHULUAN
Kondisi jalan yang baik dapat memberikan aksesibilitas serta mobilitas yang baik terhadap
keberlangsungan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Namun masih banyak dijumpai kerusakan
struktural maupun penurunan kinerja fungsional pengerasan jalan di berbagai ruas jalan. Salah satu
penyebab masih banyak ruas jalan yang rusak adalah keterbatasan anggaran pemerintah dalam
perbaikan dan melakukan tindakan preventif pada pengerasan jalan (Officials, 1993).
Untuk perencanaan penanganan perkerasan jalan propinsi dan jembatan di seluruh
kabupaten/kota Sumatera Utara membutuhkan dana yang besar sejumlah 2.700 Milyar rupiah,
sehingga pemerintah untuk pelaksanaan program infrastruktur dengan dana yang sangat besar
tersebut diperlukan program prioritas (Tian et al., 2022). Untuk persiapan anggaran infrastruktur
pada tahun 2022 sesuai informasi dari website www.detik.com/sumut/berita dan juga website resmi
Vol 2, No 3 Maret 2023
Prioritas Penanganan Perkerasan Ruas Jalan Provinsi Di
Kabupaten Kota Di Sumatera Utara Dengan Metode
Analytical Hierarchy Process
302
LPSE disebutkan hanya 500 Milyar rupiah untuk tahap awal penanganan ruas jalan dan jembatan ,
sehingga ada kekurangan dana 2.200 milyar rupiah (Astana, 2013).
Keterbatasan anggaran (budget constraint) pemerintah dalam mengelola kegiatan pengerasan
jalan menyebabkan pemerintah harus menyusun peringkat prioritas ruas jalan yang akan ditangani
(Sitanggang et al., 2022). Proses penentuan prioritas terhadap ruas jalan yang akan ditangani dapat
berlangsung lama. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi pengambil keputusan
terhadap prioritas program penanganan jalan. Setiap pengambil keputusan memiliki penilaian yang
berbeda untuk setiap faktor atau kriteria yang menjadi pertimbangan penentuan prioritas jalan
provinsi seperti kondisi kerusakan jalan, panjang jalan, serta volume lalu lintas harian rata-rata
(LHR). Permasalahan tersebut membutuhkan persepsi yang serupa dari pengambil keputusan
terhadap penentuan prioritas penanganan jalan, sehingga proses pembahasan anggaran bisa berjalan
dengan cepat, terarah, serta transparan (Putra et al., 2022). Penentuan prioritas dengan lebih dari satu
kriteria dapat dilakukan dengan menerapkan analisis Multi Criteria Decision Making (MCDM).
Selanjutnya metode alternatif dari analisis MCDM yang umumnya digunakan adalah Analytic
Hierarcy Process (Saaty, 1987).
Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba melakukan analisis MCDM untuk penentuan
prioritas penanganan jalan . Beberapa diantara penelitian tersebut menggunakan metode AHP
(Astana, 2013) (Simanjorang et al., 2022) (Rahmadsyah & Mayasari, 2022). Untuk menyelesaikan
beberapa permasalahan tersebut, maka dibutuhkan penelitian di Kabuoaten Kota Sumatera Utara
yang bertujuan untuk menentukan tingkat prioritas perbaikan kondisi jalan propinsi di Kota Medan
dengan menggunakan metode AHP (Minesa et al., 2014). Kriteria yang digunakan dalam metode
AHP ada 4 kriteria utama, Kriteria utama tersebut yaitu Kondisi Fisik Jalan, Volume Lalu Lintas,
faktor Ekonomi, dan faktor tata guna lahan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengambil lokasi di kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, kabupaten Serdang
Bedagai, Kota Tebing Tinggi dan kabupaten Karo, dimana yang menjadi objek studi adalah beberapa
ruas jalan di Sumatera Utara yang merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Status jalan
Provinsi). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/673/ KPTS/2018
tanggal 08 Juni 2018, Tentang Penetapan Ruas Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi,
ada sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) ruas dengan total panjang jalan provinsi =3.005,65 Km,
yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Dalam penelitian ini ada
19 (Sembilan belas) ruas jalan provinsi yang ada di Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang
Bedagai , Kota Tebing Tinggi dan Kab. Karo dengan total panjang sebesar = 225,95 Km, dan berada
di 3 (tiga) wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan (UPT JJ Medan), UPT JJ Tebing
Tinggi, dan UPT JJ Kabanjahe Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi disajikan dalam Tabel 3.1
sedangkan lokasi penelitian tersaji pada tabel 1.
Prioritas Penanganan Perkerasan Ruas Jalan Provinsi Di
Kabupaten Kota Di Sumatera Utara Dengan Metode
Analytical Hierarchy Process
Vol 2, No 3 March 2023
https://jetbis.al-makkipublisher.com/index.php/al/index
303
Tabel 1
Ruas jalan Propinsi untuk lokasi Penelitian
No
Nama ruas jalan
Kabupaten/Ko
ta
Panja
ng
ruas
(KM)
Lebar
jalan
(M)
Ke
t
1
Ngumban surbakti-Flamboyan-sp. Gatot
subroto
medan
10.20
14,50
2
Marelan (sp.kantor-Bts.Deli Serdang)
Medan
6.65
8,60
3
Marelan (Sp.pertempuran- Bts.Kota medan)
Medan
5.40
18.00
4
Sp.Patumbak-talun kernas-tiga juhar
Deli serdang
25.06
6.00
5
Tiga juhar-gunung meriah
Deli serdang
21.50
4.00
6
Tandem hilir-Sp.beringin
Deli serdang
11.23
8.00
7
Sp.beringin-hamparan perak-Bts.kota medan
Deli serdang
5.88
8.00
8
Bts. Sergai-saran padang
Deli serdang
26.00
6.00
9
Lupuk pakam-sp.tanah abang
Deli serdang
10,75
6.00
10
Bts.kota medan-Deli Tua-Sp.3 patumbak
Deli serdang
10.58
8.00
11
Jalan juanda kota tebing tinggi
Tebing tenggi
1,80
5,00
12
Jalan musyawarah (kota tebing tinggi)
Tebing tinggi
0,66
5,00
13
Jalan letda sujono (kota tebing tinggi)
Tebing tinggi
2,26
6,00
14
Jalan setia budi (kota tebing tinggi)
Tebing tinggi
2,22
6,00
15
Teluk mengkudu – tanjung beringin
Serdang
bedagai
12,64
6,00
16
Tanjung beringin-bandar khalifah (batas
batubara)
Erdang bedagai
18,39
6,00
17
Pantai cermin kanan-teluk mengkudu
Serdang
bedagai
19,26
4,50
18
Jurusan Sp. Tongkoh (tahura)-Sp.sinaman
karo
23,20
4,50
19
Jurusan kuta rakyat-Bts.langkat
karo
12,00
4,50
Total
225,9
5
(Sumber : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/673/ KPTS/ 2018 tanggal
08 Juni 2018)
Gambar 1
Lokasi Penelitian
Vol 2, No 3 Maret 2023
Prioritas Penanganan Perkerasan Ruas Jalan Provinsi Di
Kabupaten Kota Di Sumatera Utara Dengan Metode
Analytical Hierarchy Process
304
Variabel Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Data kondisi eksisting perkerasan jalan, merupakan variabel yang akan digunakan dalam prioritas
perbaikan, dimana kondisi kerusakan jalan terbagi menjadi yaitu: retak luas, distorsi, berlubang ,
bekas alur roda (data survey SDI). Data kerusakan jalan ini yang sudah dilakukan survey kondisi
jalan oleh pihak terkait yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya.
2. Data volume lalu lintas jalan (LHR), merupakan variabel yang akan digunakan dalam prioritas
perbaikan perkerasan jalan.
3. Data histori penanganan jalan (umur jalan), digunakan untuk kelayakan jalan mantap dan
mengetahui jenis penanganan, besaran alokasi biaya yang telah dilaksanakan di tahun
sebelumnya.
4. Data tata guna lahan RTRW kabupaten /kota yang dilalui oleh ruas jalan propinsi dan kondisi
kawasan dari pihak terkait yang direncanakan di tahun sebelumnya.
Penelitian ini menggunakan metode AHP dengan tiga tingkatan komponen yaitu tujuan,
kriteria, dan subkriteria. Struktur hirarki AHP dapat dilihatt pada gambar 2
Gambar 2
Struktur hirarki AHP
(Sumber: Olahan Peneliti, 2023)
Bobot Kriteria berdasarkan Analytic Hierarchy Process (AHP)
Perhitungan bobot tiap kriteria dilakukan melalui perbandingan matriks berpasangan (pair-
wise matrix) dengan bantuan perangkat lunak Excell. Data kuisioner tiap responden digabungkan
(combine) dengan menggunakan program untuk mendapatkan data pair-wise matrix yang mewakili.
Hasil kombinasi data perbandingan matriks berpasangan dapat dilihat pada tabel 2
Tabel 2
Matriks berpasangan
Kriteria Penanganan Jalan
1. KJ
2. LL
3. E
4. TGL
1. Kondisi Jalan
1.000
2.941
0.323
4.846
2. Lalu Lintas
0.340
1.000
0.204
4.846
3. Ekonomi
3.100
4.900
1.000
6.702
4. Tata Guna Lahan
0.206
0.206
0.149
1.000
Total
4.646
9.048
1.676
17.394
Prioritas Penanganan Perkerasan Ruas Jalan Provinsi Di
Kabupaten Kota Di Sumatera Utara Dengan Metode
Analytical Hierarchy Process
Vol 2, No 3 March 2023
https://jetbis.al-makkipublisher.com/index.php/al/index
305
(Sumber: Olahan Peneliti, 2022)
Selanjutnya adalah menghitung bobot dengan mencari nilai rata-rata tiap kolom matriks
kriteria. Contoh perhitungan bobot kriteria adalah sebagai berikut:
1,000
4,646
=0,215
2,941
9,048
=0,325
0,323
1,676
=0,325
4.846
17,394
=0.279
0,340
4,464
=0,073
1,000
9,048
=0,111
0,204
1,676
=0,122
4.846
17,394
=0.279
3,100
4,464
=0,667
4,900
9,048
=0,542
1.000
1,676
=0,597
6,702
17,394
=0.385
0,206
4,464
=0,044
0.206
9,048
=0,023
0,149
1,676
=0,089
1.000
17,394
=0.057
Selanjutnya bobot kriteria akan diagregasi dengan contoh perhitungan sebagai berikut:
0,215+0,325+0,325+0,279
4
=0,253
0,073+0,111+0,122+0,279
4
=0,146
0,667+0,542+0,597+0,385
4
=0,548
0,044+0,023+0,089+0,057
4
=0,053
Sehingga didapatkan bobot kriteria yaitu kondisi jalan 0,253, lalu lintas 0,146, ekonomi, 0,548,
dan tata guna lahan 0,057. Inconsistency Tahap selanjutnya adalah perhitungan konsistensi hasil
AHP dengan syarat CR < 0,1. Nilai Weighted Sum diperoleh melalui perkalian matriks antara kolom
bobot dengan tiap baris kriteria. Contoh perkalian matriks weighted sum adalah sebagai berikut:
0,253
{
1.000
0,340
3,100
0,206
}
+0,146
{
2.941
1.000
4,900
0,206
}
+0,548
{
0,323
0,204
1,000
0,149
}
+0.053
{
4,846
4,846
6,702
1,000
}
=
{
1,118
0,603
2,405
0,217
}
Kemudian λmax didapatkan dengan membagi Weighted Sum dengan nilai bobot kemudian
dirata-ratakan. Contoh perhitungan λmax adalah sebagai berikut:
λ1=
1,118
0,253
=4,421
λ2=
0,603
0,146
=4,128
λ3=
2,405
0,548
=4,391
λ4=
0,217
0,053
=4,070
Vol 2, No 3 Maret 2023
Prioritas Penanganan Perkerasan Ruas Jalan Provinsi Di
Kabupaten Kota Di Sumatera Utara Dengan Metode
Analytical Hierarchy Process
306
λmax=
4,421+4,128+4,391+4,070
4
=4,253
Nilai λmax digunakan untuk menentukan Consistency Ratio. Nilai λmax kriteria dapat dilihat
pada tabel 3.
Tabel 3
λmax Kriteria
Kriteria Penanganan Jalan
1. KJ
2. LL
3. E
4. TGL
Mean
Weighted sum
λ
1. Kondisi Jalan
0.215
0.325
0.192
0.279
0.253
1.118
4.421
2. Lalu Lintas
0.073
0.111
0.122
0.279
0.146
0.603
4.128
3. Ekonomi
0.667
0.542
0.597
0.385
0.548
2.405
4.391
4. Tata Guna Lahan
0.044
0.023
0.089
0.057
0.053
0.217
4.070
Total
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
λmax
4.253
(Sumber: Olahan Peneliti, 2022)
Setelah diperoleh nilai λmax, maka selanjutnya dihitung nilai concistency index (CI) dan
menghitung nilai concistency ratio (CR) dengan menggunakan nilai random consistency (RI) sesuai
tabel 3.3. Dari tabel 3.3 didapatkan nilai RI = 0,9 untuk n = 3. Perhitungan CI dan CR adalah sebagai
berikut:
CI
=
λmax - n
=
4,253 – 4
=
0,089
n - 1
4 - 1
CR
=
CI
=
0,089
=
0,094
< 0.1
RI
0,900
Skoring Alternatif Kriteria
Data kondisi jalan ditinjau berdasarkan kondisi SDI (Surface Distress Index) tahun 2021
yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Sumatera
Utara (Nisumanti & Prawinata, 2020). Kemudian data volume lalu lintas diperoleh melalui instansi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Sumatera Utara (Umum, 2011). Data ini
merupakan rekapitulasi hasil survei lalu lintas harian rata rata (LHR) bulan Oktober tahun 2020.
Data unsur ekonomi pada prioritas perbaikan kondisi jalan ditinjau berdasarkan pendapatan asli
daerah (PAD) kabupaten /kota. Data PAD tahun 2021 didapatkan melalui Dinas BAPPEDA Propinsi
Sumatera Utara. Skoring alternatif ekonomi didapatkan dengan membagi nilai pendatapatan asli
daerah setaip ruas jalan dengan jumlah total penapatan asli daerah seluruh ruas jalan. Selanjutnya,
data tata guna lahan didasarkan pada peta RTRW Kabupaten Deli Serdang, RTRW kabupaten
Serdang Bedagai, RTRW kabupaten Karo, RTRW Kota Medan, dan kota Tebing Tinggi yang
diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Data ruas jalan
selanjutnya di sisipkan pada data peta tata guna lahan sehingga diperoleh titik potong pada garis ruas
jalan dengan luasan jenis tata guna lahan. Jenis tata guna lahan yang akan dipertimbangkan dalam
penangan ruas jalan adalah kawasan pemukiman. Selanjutnya skor alternatif menurut tata guna lahan
diperoleh berdasarkan perkalian panjang jalan terbobot menurut tata guna lahan dengan bobot jenis
tata guna lahan (No, 2 C.E.).
Selanjutnya skor alternatif didapatkan dengan mengalikan tiap nilai bobot kriteria dengan
skor untuk setiap elemen alternatif. Skoring alternatif dapat dilhat pada tabel 4.
Prioritas Penanganan Perkerasan Ruas Jalan Provinsi Di
Kabupaten Kota Di Sumatera Utara Dengan Metode
Analytical Hierarchy Process
Vol 2, No 3 March 2023
https://jetbis.al-makkipublisher.com/index.php/al/index
307
Tabel 4
Skoring bobot Alternatif
No.
Nama Ruas
Kondisi
Jalan
Lalu Lintas
Ekonomi
Tata Guna
Lahan
Bobot
Altern
atif
Sko
r
Bobot
Skor
Bobot
Skor
Bobot
Skor
Bobot
1
Ngumban Surbakti -
Flamboyan - Sp. Gatot
Subroto
0,03
3
0,253
0,113
0,146
0,12
3
0,548
0,084
0,053
0,0965
2
Marelan (Sp. Kantor -
Bts. Deli Serdang)
0,03
2
0,253
0,117
0,146
0,12
3
0,548
0,058
0,053
0,0954
3
Marelan ((Sp.
Pertempuran - Bts.
Kota Medan)
0,05
3
0,253
0,113
0,146
0,12
3
0,548
0,047
0,053
0,0996
4
Sp. Patumbak - Talun
Kernas - Tiga Juhar
(Deli Serdang)
0,03
5
0,253
0,088
0,146
0,08
1
0,548
0,117
0,053
0,0725
5
Tiga Juhar - Gunung
Meriah (Deli Serdang)
0,05
0
0,253
0,068
0,146
0,08
1
0,548
0,038
0,053
0,0691
6
Tandem Hilir - Sp.
Beringin (Deli
Serdang)
0,06
6
0,253
0,058
0,146
0,08
1
0,548
0,059
0,053
0,0729
7
Sp. Beringin -
Hamparan Perak - Bts.
Kota Medan
0,06
6
0,253
0,050
0,146
0,08
1
0,548
0,036
0,053
0,0705
8
Bts. Sergai - Saran
Padang (Kab. Deli
Serdang)
0,03
0
0,253
0,019
0,146
0,08
1
0,548
0,018
0,053
0,0557
9
Lubuk Pakam - Sp.
Tanah Abang
0,03
6
0,253
0,067
0,146
0,08
1
0,548
0,057
0,053
0,0664
10
Bts. Kota Medan - Deli
Tua - Sp. 3 Patumbak
0,02
0
0,253
0,096
0,146
0,08
1
0,548
0,084
0,053
0,0680
11
Jalan Juanda (Kota
Tebing Tinggi)
0,10
4
0,253
0,026
0,146
0,00
7
0,548
0,014
0,053
0,0343
12
Jalan Musyawarah
(Kota Tebing Tinggi)
0,06
1
0,253
0,015
0,146
0,00
7
0,548
0,005
0,053
0,0214
13
Jalan Letda Sujono
(Kota tebing Tinggi)
0,07
7
0,253
0,038
0,146
0,00
7
0,548
0,019
0,053
0,0296
14
Jalan Setia Budi (Kota
Tebing Tinggi)
0,08
0
0,253
0,046
0,146
0,00
7
0,548
0,013
0,053
0,0312
15
Teluk Mengkudu -
Tanjung Beringin
0,06
6
0,253
0,018
0,146
0,00
9
0,548
0,066
0,053
0,0274
16
Tanjung Beringin -
Bandar Khalipah
(Batas Batubara)
0,06
8
0,253
0,024
0,146
0,00
9
0,548
0,123
0,053
0,0320
17
Pantai Cermin Kanan -
Teluk Mengkudu
0,05
5
0,253
0,017
0,146
0,00
9
0,548
0,111
0,053
0,0272
18
Jurusan Sp. Tongkoh
(Tahura) - Sp. Sinaman
0,03
3
0,253
0,013
0,146
0,00
6
0,548
0,037
0,053
0,0154
Vol 2, No 3 Maret 2023
Prioritas Penanganan Perkerasan Ruas Jalan Provinsi Di
Kabupaten Kota Di Sumatera Utara Dengan Metode
Analytical Hierarchy Process
308
No.
Nama Ruas
Kondisi
Jalan
Lalu Lintas
Ekonomi
Tata Guna
Lahan
Bobot
Altern
atif
Sko
r
Bobot
Skor
Bobot
Skor
Bobot
Skor
Bobot
19
Jurusan Kuta Rakyat -
Bts. Langkat
0,03
4
0,253
0,015
0,146
0,00
6
0,548
0,014
0,053
0,0148
TOTAL
1,0000
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa kriteria ekonomi memiliki bobot paling tinggi (0,548).
Hal ini menunjukkan kriteria ekonomi memiliki dampak paling besar dalam penentuan prioritas
penanganan jalan. Kriteria yang memiliki dampak terbesar kedua adalah kondisi jalan (0,253)
kemudian diikuti lalu lintas (0,146), dan tata guna lahan (0,053).
Hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian oleh (Simanjorang et al., 2022)
dimana bobot kriteria prioritas penanganan jalan terbesar adalah kondisi jalan (0,523), biaya (0,261),
lalu lintas (0,141), dan kebijakan (0,075). Kriteria yang memiliki kesamaan prioritas adalah kriteria
lalu lintas. Kriteria kondisi jalan lebih penting dibandingkan kriteria biaya pada penelitian
(Simanjorang et al., 2022).
Juga dengan hasil penelitian I Nyoman Yuda et al.(2013) dimana bobot kriteria prioritas
penanganan jalan terbesar adalah kondisi jalan (0,239), volume lalu lintas (0,229), faktor ekonomi
(0,228), kebijakan (0,151) dan tata guna lahan (0,153). Kriteria yang memiliki kesamaan prioritas
adalah kriteria tata guna lahan. Kriteria kondisi jalan lebih penting dibandingkan kriteria volume
lalu lintas pada penelitianI Nyoman Yuda et al (2013).
KESIMPULAN
Setelah dilakukan analisis dalam bab sebelumnya berkenaan dengan 19 (Sembilan Belas) ruas
jalan Propinsi di kabupaten Deli Serdang, kabupaten Serdang Bedagai, kabupaten Karo dan kota
Medan, kota Tebing Tinggi yang dijadikan sebagai lokasi penelitian maka diperoleh kesimpulan
sebagai berikut Dari analisis metode AHP, menurut responden kriteria yang sangat berpengaruh
dalam menentukan prioritas penanganan jalan adalah faktor ekonomi (0.548), diikuti faktor kondisi
jalan (0.253), faktor lalu lintas (0.146), dan faktor tata guna lahan (0.053). Sesuai hasil dari analisis
AHP faktor ekonomi adalah prioritas paling utama (terbesar). Hasil perhitungan bobot alternatif
berdasarkan metode AHP menunjukkan lima urutan utama prioritas jalan propinsi yaitu : Marelan
(Sp. Pertempuran-Bts Kota Medan) (9,96%); Ngumban Surbakti-Flamboyan-Sp. Gatot Subroto
(Medan) (9,65%); Marelan ((Sp Kantor- Batas Deli Serdang) (9,54%) ; Tandem Hilir – Sp.Beringin
(7,29%); Sp. Patumbak- Talun Kernas- Tiga Juhar (7,25%). Hasil perhitungan skoring metode AHP
sesuai dengan peringkat ke-1 sampai peringkat ke-19 menunjukkan ada 8 (delapan) ruas jalan
propinsi yang menjadi prioritas penanganan jalan (PUPR Sumut) sudah selesai dikerjakan tahun
2022. Dapat disebutkan prioritas penanganan jalan propinsi Sumatera Utara sudah 42,10 % sesuai
dengan skoring metode penelitian AHP. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan
faktor kriteria dan subkriteria yang digunakan sebagai faktor pembanding untuk penerapan metode
AHP pada kasus ruas jalan yang lain. Pihak pemangku yang berwenang harus selalu mengupdate
data-data terbaru untuk membantu penelitian selanjutnya yang berguna bagi perkembangan
Prioritas Penanganan Perkerasan Ruas Jalan Provinsi Di
Kabupaten Kota Di Sumatera Utara Dengan Metode
Analytical Hierarchy Process
Vol 2, No 3 March 2023
https://jetbis.al-makkipublisher.com/index.php/al/index
309
infrastruktur jalan di Provinsi Sumatera Utara.
DAFTAR PUSTAKA
Astana, I. N. Y. (2013). Aplikasi Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Dalam Prioritas
Penanganan Jalan Kabupaten. Tekno, 11(59). Google Scholar
Minesa, P., Siregar, H., & Manuwoto, M. (2014). Aplikasi Analytical Hierarchy Process (Ahp)
Dalam Penentuan Skala Prioritas Penyelenggaraan Jalan Di Kecamatan Cibinong Kabupaten
Bogor. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 6(2). Google Scholar
Nisumanti, S., & Prawinata, D. P. (2020). Penilaian Kondisi Jalan Menggunakan Metode
International Roughness Index (Iri) Dan Surface Distress Index (Sdi) Pada Ruas Jalan Akses
Terminal Alang-Alang Lebar (Studi Kasus: Sp. Soekarno Hatta €“Bts. Kota Palembang Km
13). Jurnal Tekno Global, 9(2). Google Scholar
No, U.-U. (2 C.E.). Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Google Scholar
Officials, T. (1993). Aashto Guide For Design Of Pavement Structures, 1993 (Vol. 1). Aashto.
Google Scholar
Putra, T. R., Tarigan, A. P. M., & Hasibuan, G. C. R. (2022). Prioritas Penanganan Jalan Nasional
Dengan Menggunakan Metode Ahp Dan Anp: Ruas Jalan Bts. Tapteng/Tapsel–Batang Toru–
Bts. Kota Sidempuan. Syntax Idea, 4(11), 1654–1662. Google Scholar
Rahmadsyah, A., & Mayasari, N. (2022). Grouping Goods With The Association Rule Method
Using A Priori Algorithms In Modern Retail Stores. International Journal Of Science,
Technology & Management, 3(6), 1527–1532. Google Scholar
Saaty, R. W. (1987). The Analytic Hierarchy Process—What It Is And How It Is Used.
Mathematical Modelling, 9(3–5), 161–176. Google Scholar
Simanjorang, A., Mulia, A. P., & Anas, R. (2022). Prioritas Penanganan Jalan Nasional
Menggunakan Metode Ahp Dan Anp: Ruas Jalan Batas Kota Rantau Prapat-Aek Nabara.
Jurnal Syntax Admiration, 3(2), 297–313. Google Scholar
Sitanggang, P. B., Mulia, A. P., & Nasution, Z. P. (2022). Analisis Prioritas Pemeliharaan Jalan
Kabupaten Dairi Dengan Metode Ahp Dan Gis. Jurnal Syntax Admiration, 3(2), 388–403.
Google Scholar
Tian, X., Sarkis, J., Chen, W., Geng, Y., Pan, H., Liu, Z., & Ulgiati, S. (2022). Greening The Belt
And Road Initiative: Evidence From Emergy Evaluation Of China’s Provincial Trade With
Asean Countries. Fundamental Research. Google Scholar
Umum, K. P. (2011). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum. Google Scholar
licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License